Pilpres 2014, PPP Lirik Jusuf Kalla

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan berencana mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2014. Ketua DPP PPP Arwani Tomafi menjelaskan, nama Jusuf Kalla muncul karena  Kalla merupakan tokoh eksternal partai yang paling banyak mendapat dukungan.

Selain itu, Arwani menambahkan, Kalla juga memiliki elektabilitas tertinggi ketiga setelah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di berbagai lembaga survei. Misalnya, survei yang dilakukan pada akhir Juni lalu oleh Saiful Mujani and Research Consulting (SMRC). Dalam Survei itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat elektabilitas sebesar 9,6 persen, sementara Megawati Soekarnoputri mendapat 17,6 persen, dan Prabowo Subianto mendapat 16,7 persen.

"Elektabilitas JK yang cenderung baik ini tentu akan menjadi dinamika yang menarik pada Mukernas II tahun depan. Bagaimanapun, PPP menginginkan capres yang diusung kelak akan memenangi Pilpres. Faktor elektabilitas menjadi salah satu syarat penting untuk berkompetisi dalam Pemilu Presiden," kata Arwani, Senin 23 Juli 2012.

Selain memiliki elektabilitas yang tinggi, Arwani menambahkan, posisi Kalla yang terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada awal Juni lalu, semakin mendekatkan psikologi politik PPP dengan Kalla yang memiliki jejak rekam kedekatan yang cukup baik dengan umat Islam.

"Tentunya kami akan terus memonitor kinerja serta sepak terjang JK," kata Arwani.

Selain Jusuf Kalla, PPP juga mempertimbangkan kandidat lain yang muncul saat Mukernas I PPP pada Februari lalu. Misalnya, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Anies Baswedan.

Meski demikian, Arwani melanjutkan, nama Ketum DPP PPP Suryadharma Ali masih leading sebagai satu-satunya yang diusulkan oleh internal PPP. "Tentunya, semua aspirasi yang muncul dari internal PPP baik mengajukan nama internal PPP maupun eksternal PPP juga akan terus diformulasikan untuk dikerucutkan dalam Mukernas II 2013 mendatang," kata dia.

Untuk mempersiapkan itu, lanjut Arwani, saat ini DPP PPP telah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu Presiden yang dikomandani oleh Lukman Hakim Saefudin. (Sumber)

Download

Ummahat Pengikut Jihad Ambon-Poso Menderita Kanker Ganas, Ulurkan Kepedulian Kita

Selain itu, masih diperlukan dana besar untuk proses kemoterapi 8 kali setelah kondisi pasien membaik dan jahitan operasinya kering. Dengan biaya 6 juta per kemoterapi, maka diperkirakan perlu dana 48 juta

Allahu Akbar!! Perjuangan hidup Ummu Irhab penuh dengan ujian berat. Meski musibah datang silih berganti, ibu muda yang dibesarkan di daerah jihad Ambon dan Poso ini tegar sepenuh tawakkal menerima takdir Ilahi.

Sejak kecil, wanita kelahiran Banyumas, 13 November 1990 ini sudah malang melintang mengikuti ayahandanya keliling di berbagai medan jihad nasional, dari Ambon hingga Poso.

Tempaan kehidupan keras di medan jihad itulah yang mengokohkan mental dan imannya, meski saat ini keluarga Ummu Irhab tak diketahui keberadaannya karena aktivitas menegakkan syariat Islam.

Ujian datang silih berganti!! Usai melahirkan anak ketiganya, Ummu Irhab kehilangan keluarga, termasuk suaminya. Dalam usia yang relatif muda, ia pun menyandang status janda.

Duka cita akibat kehilangan suami itu, diperparah dengan kedatangan penyakit kanker Miom stadium-4 yang ganas seberat 5 kg tumbuh di ovarium sebelah kanan. Operasi pertama pun dilakukan di RS Muwardi solo dengan biaya yang sangat mahal.

Alhamdulillah seorang ikhwan, sebut saja Usamah, dengan tulus menikahinya dalam apa adanya. Lillahi Ta’ala, Usamah menikahi Ummu Irhab yang sedang mengidap penyakit kanker. Pria kelahiran Kartasura ini melandasi pernikahannya sesuai anjuran Nabi untuk menyempurnakan iman dengan mencintai karena Allah.

“Barang siapa yang mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Memberi karena Allah. Dan tidak memberi juga karena Allah. Maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya” (HR Abu Dawud).

Tekad Usamah meringankan beban Ummu Irhab begitu membuncah, setelah ia mengenal hakikat Islam. Usamah lahir dari keluarga bromocorah yang terkenal garang. Berkat sentuhan dakwah Sigit Qordhowi, ayah Usamah diberi hidayah dalam Islam. Keluarga bromocorah ini pun berubah menjadi aktivis penegakan syariat Islam.

Beberapa tahun pernikahan Usamah dan Ummu Irhab, Allah mengaruniakan keturunan kepada keduanya. Di tengah kegembiraan menyambut sang bayi, untuk kesekian kalinya, pasangan mujahid itu harus memikul ujian yang sungguh berat.

Dalam kehamilan yang keempat, ternyata kanker Miom Ummu Irhab tumbuh kembali, bahkan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Innalillahi!!! Hasil USG menunjukkan kankernya seberat 25 kg. Kondisinya memprihatinkan dengan tumbuh benjolan-benjolan di sekitar janin, tubuhnya membesar (gemuk tidak wajar), otot membesar dan mengeras, serta suaranya ikut membesar.

Ummu Irhab pun kembali masuk RSUP Kariyadi Semarang dengan biaya penghabisan dari seluruh harta yang dimilikinya. Dokter menyarankan agar Ummu Irhab menjalani dua kali operasi untuk menyelamatkan ibu dan janinnya. Dengan modal nekad, Usamah pun menyetujui operasi dilakukan dua kali, yaitu operasi persalinan dan operasi pengkatan kanker.

Alhamdulillah, operasi pada hari Senin (16/7/2012) jam 08.00-11.00 berjalan sukses. Dana perawatan di RS mencapai Rp 30 juta. Sementara dana yang berhasil digalang teman-temannya hanya mencapai 14,5 juta. Masih banyak hutang yang ditanggung Usamah dan Ummu Irhab.

Jadi, total dana yang diperlukan untuk biaya pengobatan Ummu Irhab adalah Rp 63.500.000 (63,5 juta).

Ummu Irhab sangat membutuhkan kepedulian dan uluran tangan kita. Duka Ummu Mujahid adalah duka kita semua, karena setiap mukmin itu bersaudara seperti satu jasad yang utuh.

“Orang-orang mukmin itu bagaikan seorang manusia yang satu. Jika kepalanya terasa sakit, maka seluruh badannya pun ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur” (Muttafaq ‘Alaih).

Dengan bantu saudara kita yang tertimpa musibah, insya Allah akan mendatangkan barakah, pertolongan dan kemudahan  di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat...” (HR Muslim).

...Duka Ummu Irhab adalah duka kita semua, karena setiap mukmin itu bersaudara seperti satu jasad yang utuh...

Bagi pembaca yang terpanggil untuk membantu meringankan beban sesama Muslim, bisa menyalurkan donasi melalui program DINAR (Dana Infaq Darurat) untuk para Mujahid, aktivis Islam dan keluarga mereka. Nomor rekening DINAR IDC:

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI),  No.Rek. 0132465841 a/n Budi Haryanto
2. Bank Syariah Mandiri (BSM),  No.Rek: 0120043587 a/n Budi Haryanto
3. Bank Mandiri, No.Rek: 0060006012623 a/n Budi Haryanto
4. BCA (Bank Central Asia),  No.Rek: 6310230497 a/n Budi Haryanto

CATATAN:

1. Demi kedisiplinan amanah agar tidak bercampur dengan dana lainnya, silahkan tambahkan nominal Rp 3.000 (tiga ribu rupiah). Misalnya: Rp 1.003.000,- Rp 503.000,- Rp 203.000,- Rp 103.000,-dan seterusnya.
2. Info dan konfirmasi: Mumtaz (08999.704050).
3. Laporan penyaluran dana akan disampaikan secara online di: idc.voa-islam.com.
   
   (Sumber)

Download

MIUMI: Kebaikan dan Kejahatan Itu Tidak Berjenis Kelamin

Tidak ada jaminan antara kuantitas perempuan menjabat anggota DPR ataupun jabatan publik lainnya dengan kemajuan suatu bangsa. Pernyataan ini disampaikan Henri Shalahuddin, Peneliti Bidang Gender dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

“Kebaikan dan kejahatan itu tidak berjenis kelamin,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Selasa malam, (17/07/2012).

Menurutnya, pandangan yang selalu mengatakan, kuantitas atau jumlah tertentu komposisi kaum perempuan di lembaga legislative mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa, makin memperlihatkan kerancuan konsep gender yang bermula dari jenis kelamin biologis menuju jenis kelamin sosial.
Ketika pandangan ini dibenarkan, banyak perempuan yang akan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anak dan keluarga.
“Seringkali pengarusutamaan gender melupakan dan merusak institusi keluarga,” tambahnya.
Karenanya, Henri menghimbau ada baiknya jika Kementrian Pemberdayaan Perempuan membuat produk Undang-undang yang melindungi perempuan.
Sebagai contoh memberikan jam kerja fleksibel bagi ibu-ibu rumah tangga, melindungi keselamatan perempuan di ruang kerja, serta memberikan cuti hamil selama setahun bagi perempuan.
“Dengan ini baru bisa akan terjamin keseimbangan antara aktivitas di dalam maupun di luar rumah,” paparnya.
Sebelumnya, dalam acara Kongres Keluarga Indonesia, di Jakarta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar  menyatakan, perbaikan kualitas keluarga perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah meningkatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan publik. Ia menilai,  di ranah publik, akses perempuan dalam pengambilan keputusan (dalam konteks politik) masih belum memuaskan. Ia menyebut angka  18 persen.
Hanya saja menurut Henri, baik tidaknya suatu kebijakan publik tidak diukur dari jenis kelamin pembuat kebijakan tersebut.
“Koruptor dari laki-laki dan perempuan itu banyak. Margaret Thatcher (Mantam PM. Inggris) dijuluki Iron Lady yang di eranya memerangi Argentina,” tegasnya kepada hidayatullah.com.
Ia menilai gagasan pengarusutamaan gender adalah pemaksaan ideologi jenis kelamin sebagai asas tunggal pembangunan.
“Inilah jika kekuasaan mendahului keilmuan,” ujarnya. (Sumber)

Download

Hasyim Muzadi Ajak Umat Islam Tolak RUU KKG

Mantan Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) adalah suatu yang kebablasan dan tidak perlu. Baginya permasalahan peran perempuan adalah tidak tepat untuk diatur dalam sebuah undang-undang.

Bagi Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini, tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam. Perempuan itu dibatasi hanya pada ruangan fitrahnya, namun sarana ekspresi bagi kreatifitasnya selama tidak bertentangan dengan norma Agama maka Islam mendukung kemajuan peran perempuan dalam masyarakat.

“Pembatasan itu ada pada hubungan lelaki perempuan agar tidak terjadi pelanggaran moral dan sebagainya,” jelas pendiri Pesantren Al Hikam ini kepada hidayatullah.com.

Hasyim Muzadi justru mencurigai bahwa keberadaan RUU KKG ini justru bisa menjadi kendaraan dari kepentingan yang tidak berbau hak perempuan, melainkan pintu masuk dari agenda legalisasi pernikahan sejenis dan budaya-budaya Barat kedalam sum-sum kehidupan perempuan di Indonesia.

“RUU ini bukan lebih baik ditolak, tapi memang harus ditolak ketika sudah ada rencana-rencana melegalkan perkawinan sejenis,” tambahnya lagi.

Senada dengan Hasyim Muzadi, Saharuddin Daming salah satu anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menilai, gagasan RUU KKG merupakan suatu hal yang kebablasan. Mengingat peran wanita di Indonesia sejak zaman RA. Kartini terus difasilitasi oleh Negara. Bahkan ia juga menyatakan.

“RUU KKG itukan ide yang disengaja ditiup-tiupkan dalam rangka kampanye feminism international,” jelasnya kepada hidayatullah.com saat ditemui di kantornya beberapa lalu.

Daming juga menjelaskan tidak ada titik masalah yang relevan di Indonesia sehingga masalah perempuan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Ia juga membantah bahwa perempuan di Indonesia itu didiskriminasikan, karena peran perempuan di Indonesia jauh lebih bebas di bandingkan Negara demokrasi bahkan Amerika sekalipun.

“Dibandingkan Amerika, Negara itu belum punya presiden perempuan, sedangkan di Indonesia kita sudah melahirkan seorang perempuan sebagai presiden dan wakil presiden,” jelas laki-laki tuna netra pertama yang aktif di Komnas HAM.

Baginya RUU KKG ini sebaiknya dibatalkan, terlebih nilai-nilai yang mengendarai tujuan RUU ini selain feminisme, besar kemungkinan juga akan mengarah pada legalisasi pernikahan sejenis.

Daming dan Hasyim Muzadi sepakat, sekuat apapun aturan international mengenai hak asasi manusia (HAM), seorang warga Negara Indonesia harus tetap patuh pada aturan Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai agama.

Jadi ketika RUU KKG ini mengandung kandungan feminisme dan legalisasi Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) maka RUU ini harus ditolak dan dibatalkan.

“Umat Islam harus bergerak tegas untuk menolak,” tegas Hasyim Muzadi  senada dengan Saharuddin Daming. (Sumber)

Download

HNW Tumbang, Ada Brutus Politik di PKS?

Jakarta - Kandidat Gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tumbang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta. Hasil hitung cepat, HNW hanya memperoleh suara di kisaran 11-12 persen. Ada apa dengan PKS?

Pemilukada DKI menghadirkan banyak kejutan. Selain menempatkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pengumpul suara terbanyak mengungguli kandidat petahana Fauzi Bowo, dalam quick count ada kejutan lain dihadirkan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Pasangan ini hanya memperoleh suara di kisaran 11-12 persen.

Perolehan ini jelas mengejutkan kader PKS tak terkecuali publik. Terlebih bila membandingkan perolehan suara saat Pemilukada 2007 lalu pasangan yang diusung PKS Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh angka 40 persen lebih. Meski, membandingkan Pemilukada DKI 2007 dengan 2012 ini jelas bukan langkah yang tepat.

Dalam Pemilu 2009 lalu di DKI Jakarta, PKS memperoleh suara 18 persen di bawah Partai Demokrat yang memperoleh suara 35 persen. Angka tersebut dalam kenyataan Pemilukada DKI tak berbanding lurus. Kandidat PKS defisit suara, jauh di bawah perolehan saat Pemilu 2009 lalu.

Koordinator Relawan Hidayat-Didik Zulkifliemansyah menegaskan kader PKS di DKI Jakarta solid mendukung Hidayat-Didik. "Tapi simpatisan dan suara mengambang nampaknya punya pilihan yang lain," kata Zul melalui BlakcBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM, Kamis (12/7/2012).

Hanya saja, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini tidak menampik bila perolehan Pemilukada DKI ini menimbulkan kekecewaan. Menurut dia, hasil Pemilukada DKI semestinya menjadi umpan balik bagi PKS. "Agar PKS segera berbenah dalam menyambut Pemilu 2014," harap Zul.

Hal senada ditegaskan Ketua DPP PKS Bidang Media Mardani Ali Sera ihwal soliditas kader PKS dalam mendukung kandidat Hidayat-Didik. Menurut dia, kader PKS bergerak menyokong Hidayat Nur Wahid. "Tidak hanya kader di Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta," cetus Mardani melalui saluran telepon.

Dia mengklaim Pemilukada DKI Jakarta ini justru memperkuat struktur partai khususnya di DKI. "Pemilukada DKI justru memperkuat struktur partai," klaim Mardani. Hanya saja Mardani mengakui pola pendekatan PKS kepada calon pemilih belum bisa menangkap realitas baru di tengah masyarakat. Menurut dia, pemilih ingin lebih fokus dan elegan. "Tidak sekadar janji," terang Mardani.

Di bagian lain ia menyebutkan kemenangan Jokowi-Ahok dipengaruhi banyaknya kelompok kelas menengah terhadap akses informasi. "Tak terkecuali pengaruh media masa yang begitu luar biasa. Sedangkan kita tidak mengoptimalkan media," aku Mardani.

Sumber INILAH.COM di internal PKS menginformasikan yang berbeda soal kekalahan Hidayat-Didik dalam Pemilukada DKI ini. Menurut dia, kekalahan calon PKS tidak terlepas dari tidak solidnya elit PKS dalam memberikan dukungan ke Hidayat-Didik.

"Beberapa elit memang dipakai untuk menggembosi PKS. Supaya Hidayat tidak besar di 2014," ucap sumber tersebut. Implikasi nyata yang muncul atas sikap ini, lanjut sumber tersebut, logistik untuk pemilukada tidak mengucur untuk mendorong pemenangan Hidayat-Didik. (Sumber)

Download

Wali Nanggroe Figur Pemersatu Rakyat Aceh

BANDA ACEH - Figur Wali Nanggroe yang digodok dalam rancangan qanun Wali Nanggroe merupakan sosok pemersatu yang punya tempat lebih tinggi di atas gubernur. Namun sifat kelembagaan WN tidak masuk pada ranah mencampuri urusan pemerintah. Melainkan sebagai "tetua" adat dan tokoh pemersatu rakyat Aceh.

"Rumusan sebagai tokoh pemersatu harus dipahami dulu secara lebih cermat. Bila sudah dikatakan sebagai tokoh pemersatu, maka posisinya bisa lebih tinggi dari gubernur. Cuma Wali Nanggroe tidak mencampuri urusan pemerintah. Tapi lebih pada konteks dalam kebijakan lembaga adat," kata anggota Pansus Raqan Wali Nanggroe Abdullah Saleh kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (12/7/2012).

Menurutnya keberadaan Wali Nanggroe harus disesuaikan dengan konstitusi yang ada. Karena itu, katanya, tidak perlu ada kekhawatiran bila keberadaan lembaga Wali Nanggroe akan mengubah sistem pemerintahan.

Abdullah menyebutkan dinamikan politik dan pemerintah di Aceh sangat beragam, termasuk dalam tatanan pemerintahan kehadiran lembaga Wali Nanggroe, akan semakin membuat sistem pemerintahan dan politik di Aceh makin dinamis.

"Sistem politik kita di Aceh sangat dinamis, tidak statis. UUD 45 saja sudah direvisi dan terus berinovasi. Aceh juga harus berinovasi tiada henti," tegasnya.

Menurut politisi dari Partai Aceh ini, Raqan Wali Nanggroe saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir untuk rumusan kedua. Untuk selanjutnya, Pansus berencana kembali akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh yang berada di luar negeri.

Pada saat yang bersamaan Pansus juga akan melakukan studi banding untuk melihat sistem pemerintahan kesultanan di Malaysia. Bukan tidak mungkin, kata Abdullah Saleh, sistem kesultanan yang dijalankan di Malaysia akan menjadi masukan dan inspirasi untuk menambah khasanah pemikiran Pansus dalam penyusunan Raqan Wali Nanggore.

"Proses izinnya sedang kita urus ke Depdagri," ujarnya. (Sumber)

Download

Kendal Gelar Festival Kesenian Rakyat

Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menggelar festival kesenian rakyat di Alun-alun Kendal, Kamis (12/7). Festival ini diikuti 19 kelompok kesenian rakyat khas Kendal, terdiri dari kesenian Kuda Lumping 11 kelompok, Barongan 7 kelompok dan Lais 1 kelompok. Mereka masing-masing diberi waktu 20 menit untuk mempertunjukkan kebolehannya.

Menurut ketua panitia festival kesenian rakyat, Enny Widaryanti menjelaskan, festival kesenian rakyat untuk memperingati Hari Jadi Ke-407 Kabupaten Kendal ini bertujuan melestarikan kesenian rakyat khas Kendal, sekaligus menghibur masyarakat.

"Di Kendal banyak kelompok kesenian rakyat. Kami harap bisa terus bertahan," kata Enny.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal, Agus Rifa'I menyatakan terima kasih kepada pengelola kelompok-kelompok kesenian rakyat. Sebab kalau tidak ada mereka, kesenian tradisional Kendal bisa musnah.

"Kesenian rakyat itu juga bisa mendatangkan para wisatawan. Saya berharap kesenian ini bisa bertahan," harap agus Rifa'i.

Di bagian lain, ketua Dewan Kesenian Kendal, Itos Budi santoso menyebutkan terdapat puluhan kelompok kesenian rakyat di kabupaten Kendal. Misalnya, Kuda Lumping dan Barongan. Kedua kesenian tradisional ini bisa bertahan karena sudah menyatu dengan masyarakat, terutama di pedesaan. "Hampir di setiap desa yang ada di Kabupaten Kendal ini mempunyai kelompok kesenian Kuda Lumping dan Barongan," katanya.(Sumber)

Download